Institusi
IPW Pertanyakan Urgensi Usulan Tim Reformasi Polri
17 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: IPW Pertanyakan Urgensi Usulan Tim Reformasi Polri - ABBITV
Jakarta, 15 September 2025 — Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti wacana pembentukan Tim Reformasi Polri yang diusulkan sejumlah pihak.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan urgensi rencana tersebut dan meminta penjelasan lebih jelas mengenai tujuan serta fungsi tim yang akan dibentuk.
“Urgensinya di mana, apakah kondisi Polri saat ini sudah darurat sehingga harus dibentuk tim reformasi?” kata Sugeng kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, reformasi kepolisian seharusnya menjadi agenda internal yang dijalankan secara konsisten oleh Kapolri dan jajaran, bukan melalui tim khusus.
IPW menilai pembentukan tim reformasi justru berpotensi menambah tumpang tindih kewenangan serta melemahkan fungsi pengawasan.
“Kalau memang reformasi Polri mau dilakukan, ya Kapolri harus menjalankannya.
Tidak perlu lagi bikin tim yang bisa menimbulkan pertanyaan publik soal independensinya,” ujarnya.
Sugeng juga menekankan bahwa akuntabilitas Polri lebih mendesak untuk diperbaiki, terutama terkait transparansi penanganan kasus, mekanisme pengawasan internal, hingga penegakan disiplin.
IPW mendorong agar perbaikan dilakukan secara nyata, bukan hanya dalam bentuk wacana pembentukan lembaga baru.
Wacana tim reformasi Polri sebelumnya mengemuka di tengah sorotan publik terhadap berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisian.
Namun, sejauh ini belum ada kejelasan dari pemerintah maupun Polri terkait mekanisme, struktur, maupun kewenangan tim tersebut.
"Jadi saya ulangi.
Komisi reformasi kepolisian benar itu ide yang baik ya, tapi momentumnya tidak saat ini.
Menurut saya adalah momentumnya didahului dengan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang isinya Polri, Kompolnas, Komnas HAM, kemudian juga lembaga-lembaga NGO yang kredibel untuk kita membuka bersama-sama.
Kalau perlu Puspom TNI, Puspom TNI dilibatkan," ujar Sugeng.
← Home
← halaman sebelumnya
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan urgensi rencana tersebut dan meminta penjelasan lebih jelas mengenai tujuan serta fungsi tim yang akan dibentuk.
“Urgensinya di mana, apakah kondisi Polri saat ini sudah darurat sehingga harus dibentuk tim reformasi?” kata Sugeng kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, reformasi kepolisian seharusnya menjadi agenda internal yang dijalankan secara konsisten oleh Kapolri dan jajaran, bukan melalui tim khusus.
IPW menilai pembentukan tim reformasi justru berpotensi menambah tumpang tindih kewenangan serta melemahkan fungsi pengawasan.
“Kalau memang reformasi Polri mau dilakukan, ya Kapolri harus menjalankannya.
Tidak perlu lagi bikin tim yang bisa menimbulkan pertanyaan publik soal independensinya,” ujarnya.
Sugeng juga menekankan bahwa akuntabilitas Polri lebih mendesak untuk diperbaiki, terutama terkait transparansi penanganan kasus, mekanisme pengawasan internal, hingga penegakan disiplin.
IPW mendorong agar perbaikan dilakukan secara nyata, bukan hanya dalam bentuk wacana pembentukan lembaga baru.
Wacana tim reformasi Polri sebelumnya mengemuka di tengah sorotan publik terhadap berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisian.
Namun, sejauh ini belum ada kejelasan dari pemerintah maupun Polri terkait mekanisme, struktur, maupun kewenangan tim tersebut.
"Jadi saya ulangi.
Komisi reformasi kepolisian benar itu ide yang baik ya, tapi momentumnya tidak saat ini.
Menurut saya adalah momentumnya didahului dengan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang isinya Polri, Kompolnas, Komnas HAM, kemudian juga lembaga-lembaga NGO yang kredibel untuk kita membuka bersama-sama.
Kalau perlu Puspom TNI, Puspom TNI dilibatkan," ujar Sugeng.
