Kabupaten Bogor Gencarkan Program Jaga Desa

Bogor, ABBITV.com - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDSNAS) menyatakan kesiapannya mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang di mulai pada 2026 ini.

Mengingat Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Bogor mulai banyak yang kosong, seiring habisnya masa jabatan Kepala Desa per-2026 ini yang akan berlanjut hingga 2028. 

Dikutip dari laman RRI.id, Dalam Konslidasi Program Jaga Desa Daerah, Ketua ABPEDNAS Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingatkan kepada seluruh BPD sekabupaten Bogor mengawasi pembangunan di desanya. Terutama dalam pelaksanaan program kerja pemerintah pusat, Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor.

"Kami menginginkan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah pusat, Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor, walaupun nanti ada kekosongan jabatan Kades karena ada ajang Pilkades, nantinya Pemkab menugaskan ASN sebagai Plt Kades, untuk memastikan pembangunan desa sesuai perencanaan Kades sebelumnya,” kata Rudy Susmanto, di GOR Lapangan Tenis Kapten Muslihat, Pakansari, Cibinong, Jumat 6 Maret 2026. Pada kesempatan itupun Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Prof.Dr.Reda Manthovani memastikan kehadiran Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan RI hadir bukan untuk menakut-nakuti perangkat desa. Program ini justru lahir untuk memberikan rasa aman bagi perangkat desa dalam mengeksekusi program pembangunan.

“Dengan semangat kebersamaan, diharapkan integritas perangkat desa semakin meningkat, sehingga iklim pembangunan di desa berjalan kondusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Jamintel

Keberhasilan program "Jaga Desa" di Jawa Barat. Konsolidasi ini mengukuhkan bahwa perlindungan hukum dan pengawalan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan., Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingatkan kepada seluruh BPD sekabupaten Bogor mengawasi pembangunan di desanya. Terutama dalam pelaksanaan program kerja pemerintah pusat, Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor.

Keberhasilan program "Jaga Desa" di Jawa Barat. Konsolidasi ini mengukuhkan bahwa perlindungan hukum dan pengawalan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.