Politik

Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR RI Jadi Sorotan Publik


Admin - ABBITV.com

18 Sep 2025 07:00 WIB

Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR RI Jadi Sorotan Publik
Dokumentasi: Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR RI Jadi Sorotan Publik - ABBITV
Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 menjadi sorotan publik seiring meningkatnya kritik terhadap kinerja lembaga legislatif.

Gelombang demonstrasi yang menyasar DPR pada akhir Agustus 2025 turut memperkuat perhatian masyarakat terhadap profil wakil rakyat.Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirilis dalam laporan Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anggota DPR periode 2024–2029 mencapai 580 orang.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 451 orang atau 77,76 persen, sementara anggota perempuan berjumlah 129 orang atau 22,24 persen.Jika ditinjau dari pendidikan terakhir, lulusan strata satu (S1) menjadi yang terbanyak yakni 155 orang.

Disusul lulusan strata dua (S2) sebanyak 119 orang, lulusan diploma tiga (D3) hanya 3 orang, dan lulusan strata tiga (S3) tercatat 29 orang.

Namun, terdapat 63 anggota DPR yang hanya berpendidikan SMA.

Menariknya, sebanyak 211 anggota DPR atau 36,38 persen tidak mencantumkan pendidikan terakhir mereka.Dari sisi usia, kelompok umur 51–60 tahun menjadi yang terbanyak dengan 212 orang.

Disusul kelompok umur 41–50 tahun sebanyak 156 orang.

Fenomena tidak dicantumkannya riwayat pendidikan oleh ratusan anggota DPR menimbulkan reaksi publik.

Hal itu terlihat dalam unggahan media sosial dataindonesia_id yang ramai dikomentari warganet.

“Yang tidak nyebut ada masalah apa si,” komentar akun @eddythawan.Sementara itu, warganet lain menilai seharusnya ada standar minimal pendidikan bagi anggota legislatif.

“Minimal D3/S1 tingkat pendidikannya untuk menjadi anggota DPR dan DPRD,” tulis akun @7315dimas.

Kritik serupa datang dari akun @adhoel13firmansyah yang mempertanyakan mekanisme administratif dalam proses pencalonan.

“Tidak menyebutkan? Trs ketika pendaftaran memang tak ada berkas administrasi, membingungkan,” ketusnya.Fenomena ini menambah sorotan publik terhadap kualitas legislator yang dinilai belum sejalan dengan tuntutan masyarakat akan parlemen yang profesional dan kredibel.
← Home ← halaman sebelumnya