Nasional
Mantan Aktivis 98 Desak Pembatalan Aksi 3 September Serukan Cooling Down
02 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Mantan Aktivis 98 Desak Pembatalan Aksi 3 September Serukan Cooling Down - ABBITV
Surabaya, 1 September 2025 – Mantan aktivis Reformasi 1998 mendesak rencana aksi demonstrasi bertajuk “Rakyat Jawa Timur Menggugat” yang akan digelar pada 3 September 2025 di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dibatalkan.
Mereka menilai kondisi sosial-politik saat ini masih belum kondusif dan berpotensi menimbulkan kerusuhan baru.
Edward Dewaruci atau Teted, salah satu aktivis ’98 yang kini aktif di LBH Rumah Kita Nusantara, menegaskan perlunya langkah cooling down.
“Saya meminta semua pihak untuk menahan diri.
Aksi yang semula dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi kini cenderung berujung tindakan anarkis.
Kita sudah melihat dampaknya: fasilitas umum rusak, masyarakat dirugikan, dan korban jiwa berjatuhan.
Karena itu, rencana aksi 3 September sebaiknya dibatalkan demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Teted juga menekankan pentingnya jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak melarang orang bersuara, tapi harus dilakukan dengan damai, lewat jalur hukum yang sah.
Jika ada pihak yang masih memprovokasi dan memaksa melakukan aksi dengan cara kekerasan, kami mendesak aparat menjerat mereka dengan pasal penghasutan,” tegasnya.
Sementara itu, Aan Ainur Rofiq, mantan Ketua PC PMII Surabaya, mengirim surat terbuka kepada koordinator aksi, M.
Sholeh.
Dalam suratnya, Aan menulis, “Saya memohon agar aksi tanggal 3 September ditunda atau bahkan dibatalkan.
Situasi Surabaya belum pulih setelah kerusuhan kemarin.
Membiarkan aksi ini berlangsung sama saja dengan membuka ruang terjadinya kembali bentrokan dan kerugian yang lebih besar.”
Seruan ini muncul setelah kerusuhan pada 28 Agustus di Surabaya yang menyebabkan Gedung Negara Grahadi rusak parah akibat amukan massa.
Sejumlah fasilitas, termasuk ruang wakil gubernur dan ruang pers, ikut dibakar.
Tragedi sebelumnya di Jakarta, yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, juga masih menyisakan luka mendalam di masyarakat.
Mantan aktivis ’98 berharap keputusan bijak diambil semua pihak agar aspirasi rakyat tetap tersalurkan tanpa harus mengorbankan ketertiban umum.
← Home
← halaman sebelumnya
Mereka menilai kondisi sosial-politik saat ini masih belum kondusif dan berpotensi menimbulkan kerusuhan baru.
Edward Dewaruci atau Teted, salah satu aktivis ’98 yang kini aktif di LBH Rumah Kita Nusantara, menegaskan perlunya langkah cooling down.
“Saya meminta semua pihak untuk menahan diri.
Aksi yang semula dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi kini cenderung berujung tindakan anarkis.
Kita sudah melihat dampaknya: fasilitas umum rusak, masyarakat dirugikan, dan korban jiwa berjatuhan.
Karena itu, rencana aksi 3 September sebaiknya dibatalkan demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Teted juga menekankan pentingnya jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak melarang orang bersuara, tapi harus dilakukan dengan damai, lewat jalur hukum yang sah.
Jika ada pihak yang masih memprovokasi dan memaksa melakukan aksi dengan cara kekerasan, kami mendesak aparat menjerat mereka dengan pasal penghasutan,” tegasnya.
Sementara itu, Aan Ainur Rofiq, mantan Ketua PC PMII Surabaya, mengirim surat terbuka kepada koordinator aksi, M.
Sholeh.
Dalam suratnya, Aan menulis, “Saya memohon agar aksi tanggal 3 September ditunda atau bahkan dibatalkan.
Situasi Surabaya belum pulih setelah kerusuhan kemarin.
Membiarkan aksi ini berlangsung sama saja dengan membuka ruang terjadinya kembali bentrokan dan kerugian yang lebih besar.”
Seruan ini muncul setelah kerusuhan pada 28 Agustus di Surabaya yang menyebabkan Gedung Negara Grahadi rusak parah akibat amukan massa.
Sejumlah fasilitas, termasuk ruang wakil gubernur dan ruang pers, ikut dibakar.
Tragedi sebelumnya di Jakarta, yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, juga masih menyisakan luka mendalam di masyarakat.
Mantan aktivis ’98 berharap keputusan bijak diambil semua pihak agar aspirasi rakyat tetap tersalurkan tanpa harus mengorbankan ketertiban umum.
