Pakar Geopolitik : Indonesia Harus Bersikap Tegas Prihal Perang Amerika-Israel dan Iran

Jakarta, ABBITV.com – Pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Yulianti Sulaeman, menilai Indonesia akan turut merasakan dampak dari konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memanas sejak 28 Februari 2026.

Menurut Dina, pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Ia menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia minta Amerika dan Israel berhenti menyerang Iran karena melanggar Piagam PBB dengan tegas, dan mengecam, mengutuk serangan yang ilegal ini,” ujar Dina seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (2/3/2026).

Dina menjelaskan, dampak perang terhadap Indonesia dapat dirasakan dalam berbagai sektor, terutama ekonomi. Konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya berdampak pada naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat merembet pada peningkatan harga kebutuhan pokok dan biaya distribusi barang, sehingga memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Indonesia juga dinilai berpotensi kehilangan pemasukan devisa dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Menurut Dina, situasi perang dapat memaksa para pekerja migran menghentikan aktivitas kerja atau bahkan kembali ke tanah air. Dampak serupa juga berpotensi dialami pelajar Indonesia yang berada di kawasan konflik.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad itu juga menilai Indonesia sebaiknya tidak mengambil posisi sebagai mediator konflik karena tidak memiliki kekuatan politik maupun pengaruh yang cukup terhadap pihak-pihak yang bertikai.

“Syarat mediator itu secara teoritis harus punya daya tekan ke pihak yang berkonflik, kita nggak punya modal itu malah inferior,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dina menilai konflik tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meninjau kembali kerja sama internasional tertentu, termasuk keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) serta hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Ia berpendapat, langkah tersebut penting dilakukan karena Amerika Serikat dinilai justru terlibat dalam konflik bersenjata meski sebelumnya dikenal sebagai pihak yang mendukung lembaga perdamaian internasional.

“Jadi untuk apa masuk ke BoP yang sudah jelas bukan lembaga kredibel, kita punya landasan moral untuk membatalkan perjanjian dagang karena banyak kerugian Indonesia,” katanya.

Dina menjelaskan bahwa konflik Iran dan Amerika Serikat sebenarnya telah berlangsung sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan melahirkan Republik Islam Iran. Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus memburuk karena Iran dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah.

Menurutnya, selama puluhan tahun Amerika Serikat disebut terus berupaya melemahkan pemerintahan Iran melalui berbagai cara, mulai dari sanksi ekonomi hingga tekanan politik internasional.

“Tapi baru di era Presiden Donald Trump ini Amerika Serikat melakukan perang terbuka dengan Iran,” ujarnya.

Dina juga menyoroti dukungan Iran terhadap perjuangan Palestina dan pengembangan kemampuan militernya, termasuk rudal jarak jauh yang dinilai menjadi ancaman serius bagi Israel. Kondisi tersebut membuat ketegangan di kawasan semakin sulit diredam.

Ia menilai perang berpotensi terus meluas setelah Inggris disebut memberikan izin penggunaan pangkalan militernya di Timur Tengah kepada Amerika Serikat.

“Eskalasinya akan semakin besar,” kata Dina.

Sementara itu, negara-negara Arab di kawasan diperkirakan akan tetap memberikan dukungan kepada Amerika Serikat meskipun kondisi keamanan domestik mereka ikut terdampak, seperti penutupan bandara dan terganggunya aktivitas bisnis.

Pengamat internasional menilai konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat memicu krisis ekonomi global baru, terutama apabila jalur distribusi energi dunia terganggu. Indonesia sebagai negara berkembang diperkirakan perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, serta ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.