Nasional
Prabowo Bentuk Dua Badan Baru untuk Pantura dan Mineral
27 Aug 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Prabowo Bentuk Dua Badan Baru untuk Pantura dan Mineral - ABBITV
Jakarta, 26 Agustus 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua badan baru yang dinilai strategis bagi kepentingan bangsa.
Pertama, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang ditugaskan menangani penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di kawasan Pantura, wilayah padat penduduk yang dihuni lebih dari 20 juta orang.
Badan ini juga akan mengelola proyek besar Giant Sea Wall agar pembangunannya berkelanjutan meski terjadi pergantian presiden.
Lembaga tersebut dipimpin Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, didampingi dua wakil kepala, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
"Nah karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini, maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan.
Oleh karenanya, badan tersebut untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi," bebernya.
Alasannya, Badan Industri Mineral akan membutuhkan riset dan penelitian lebih lanjut terhadap mineral-mineral strategis yang dimiliki Indonesia.
Menurut Prasetyo, badan-badan tersebut akan berdiri sendiri dan tidak di bawah Kementerian mana pun.
Selain itu, Prabowo juga membentuk Badan Industri Mineral untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan mineral strategis, mendorong riset, serta melindungi aset negara dari eksploitasi berlebihan.
Badan ini berdiri mandiri dan dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, yang dipilih karena dinilai mampu menghubungkan dunia riset dengan pengembangan industri.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran operasional kedua badan tersebut sudah disiapkan meski belum dirinci lebih lanjut.
"Karena posisi beliau sebagai Mendikti, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau.
Supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini," jelas dia.
Kehadiran dua badan baru ini menandai langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mengelola sumber daya mineral secara berkelanjutan.
Dengan begitu, pemerintah berharap proyek vital di Pantura dapat berjalan konsisten lintas rezim, sementara kekayaan mineral Indonesia dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan terukur.
Menurut Prasetyo, penunjukkan sosok-sosok tersebut murni karena mempertimbangkan kebutuhan.
Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan soal Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dijabat oleh dua orang.
"Nggak ada tafsir apapun terhadap jumlah.
Sekali lagi ini masalah kebutuhan.
Jadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau Tanggul Laut Utara Jawa itu, kenapa dua? Karena disitu memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara," jelas Prasetyo.
Dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan, badan tersebut akan berhubungan dengan masalah investasi.
Karena itu, struktur organisasi juga mempertimbangkan keberadaan Danantara.
"Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara.
Kemudian satu juga disitu mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lima provinsi di pulau Jawa.
Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, nggak ada tafsir mengenai jumlah," terang Prasetyo.
← Home
← halaman sebelumnya
Pertama, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang ditugaskan menangani penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di kawasan Pantura, wilayah padat penduduk yang dihuni lebih dari 20 juta orang.
Badan ini juga akan mengelola proyek besar Giant Sea Wall agar pembangunannya berkelanjutan meski terjadi pergantian presiden.
Lembaga tersebut dipimpin Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, didampingi dua wakil kepala, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
"Nah karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini, maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan.
Oleh karenanya, badan tersebut untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi," bebernya.
Alasannya, Badan Industri Mineral akan membutuhkan riset dan penelitian lebih lanjut terhadap mineral-mineral strategis yang dimiliki Indonesia.
Menurut Prasetyo, badan-badan tersebut akan berdiri sendiri dan tidak di bawah Kementerian mana pun.
Selain itu, Prabowo juga membentuk Badan Industri Mineral untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan mineral strategis, mendorong riset, serta melindungi aset negara dari eksploitasi berlebihan.
Badan ini berdiri mandiri dan dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, yang dipilih karena dinilai mampu menghubungkan dunia riset dengan pengembangan industri.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran operasional kedua badan tersebut sudah disiapkan meski belum dirinci lebih lanjut.
"Karena posisi beliau sebagai Mendikti, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau.
Supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini," jelas dia.
Kehadiran dua badan baru ini menandai langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mengelola sumber daya mineral secara berkelanjutan.
Dengan begitu, pemerintah berharap proyek vital di Pantura dapat berjalan konsisten lintas rezim, sementara kekayaan mineral Indonesia dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan terukur.
Menurut Prasetyo, penunjukkan sosok-sosok tersebut murni karena mempertimbangkan kebutuhan.
Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan soal Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dijabat oleh dua orang.
"Nggak ada tafsir apapun terhadap jumlah.
Sekali lagi ini masalah kebutuhan.
Jadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau Tanggul Laut Utara Jawa itu, kenapa dua? Karena disitu memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara," jelas Prasetyo.
Dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan, badan tersebut akan berhubungan dengan masalah investasi.
Karena itu, struktur organisasi juga mempertimbangkan keberadaan Danantara.
"Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara.
Kemudian satu juga disitu mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lima provinsi di pulau Jawa.
Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, nggak ada tafsir mengenai jumlah," terang Prasetyo.
