Nasional
Prabowo Pimpin Rapat Evaluasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor di Kediamannya
13 Oct 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Prabowo Pimpin Rapat Evaluasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor di Kediamannya - ABBITV
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat, pada Minggu (12/10/2025) malam.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat membahas sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) berdasarkan peraturan pemerintah yang telah diterbitkan.
"Mengenai sistem keuangan atau sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE).
Salah satunya," ujar Prasetyo kepada wartawan.
Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Kebijakan ini berbeda dengan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur sektor migas.
Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa, menstabilkan perekonomian nasional, dan memberi insentif bagi eksportir yang patuh.
"Sudah berlaku mulai bulan Maret.
Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE," kata Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa para eksportir telah mulai menempatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan nasional, namun hasilnya belum sesuai harapan.
"Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan.
Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," ujar Prasetyo.
Menurutnya, ada sejumlah kendala yang menyebabkan kebijakan DHE belum optimal.
Karena itu, pemerintah akan kembali mengkaji dan mempelajari hal tersebut secara mendalam.
"Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," kata Prasetyo.
← Home
← halaman sebelumnya
Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat membahas sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) berdasarkan peraturan pemerintah yang telah diterbitkan.
"Mengenai sistem keuangan atau sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE).
Salah satunya," ujar Prasetyo kepada wartawan.
Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Kebijakan ini berbeda dengan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur sektor migas.
Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa, menstabilkan perekonomian nasional, dan memberi insentif bagi eksportir yang patuh.
"Sudah berlaku mulai bulan Maret.
Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE," kata Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa para eksportir telah mulai menempatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan nasional, namun hasilnya belum sesuai harapan.
"Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan.
Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," ujar Prasetyo.
Menurutnya, ada sejumlah kendala yang menyebabkan kebijakan DHE belum optimal.
Karena itu, pemerintah akan kembali mengkaji dan mempelajari hal tersebut secara mendalam.
"Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," kata Prasetyo.
