Bisnis
Presiden Prabowo Setujui Menkeu Purbaya Tarik Rp200 Triliun dari BI untuk Dorong Ekonomi
11 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Presiden Prabowo Setujui Menkeu Purbaya Tarik Rp200 Triliun dari BI untuk Dorong Ekonomi - ABBITV
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana penarikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk dialihkan ke sistem perbankan.
Dana tersebut merupakan bagian dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun.
Purbaya menjelaskan kebijakan ini bertujuan menggerakkan perekonomian agar pertumbuhan dapat segera tercapai.
“Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Negara.
Dana Rp200 triliun itu nantinya akan ditempatkan di bank agar dapat disalurkan dalam bentuk kredit.
“Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) enggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan.
Jadi, kami memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan dana tersebut tidak dialihkan untuk pembelian Surat Utang Negara (SUN).
“Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya.
Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil.
Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” jelasnya.
Menurut Purbaya, pemerintah meminta BI agar tidak menyerap dana tersebut sehingga uang benar-benar beredar di masyarakat dan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi.
Rencana ini pertama kali disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi (10/9).
Dana yang dimaksud merujuk pada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp425 triliun yang kini tersimpan di BI.
Menjawab kekhawatiran soal potensi hiperinflasi, Purbaya menegaskan ruang pertumbuhan masih terbuka lebar.
“Kita 6,5 (persen) atau lebih.
Kita masih jauh dari inflasi.
Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi.
Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ.
Sejak krisis kan kita enggak pernah tumbuh 6,5 persen.
Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” paparnya.
← Home
← halaman sebelumnya
Dana tersebut merupakan bagian dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun.
Purbaya menjelaskan kebijakan ini bertujuan menggerakkan perekonomian agar pertumbuhan dapat segera tercapai.
“Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Negara.
Dana Rp200 triliun itu nantinya akan ditempatkan di bank agar dapat disalurkan dalam bentuk kredit.
“Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) enggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan.
Jadi, kami memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan dana tersebut tidak dialihkan untuk pembelian Surat Utang Negara (SUN).
“Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya.
Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil.
Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” jelasnya.
Menurut Purbaya, pemerintah meminta BI agar tidak menyerap dana tersebut sehingga uang benar-benar beredar di masyarakat dan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi.
Rencana ini pertama kali disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi (10/9).
Dana yang dimaksud merujuk pada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp425 triliun yang kini tersimpan di BI.
Menjawab kekhawatiran soal potensi hiperinflasi, Purbaya menegaskan ruang pertumbuhan masih terbuka lebar.
“Kita 6,5 (persen) atau lebih.
Kita masih jauh dari inflasi.
Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi.
Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ.
Sejak krisis kan kita enggak pernah tumbuh 6,5 persen.
Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” paparnya.
