Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Swasembada Pangan dan Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus menghentikan kebocoran kekayaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri panen raya udang dan meninjau proses sortir hasil panen di kawasan Tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/05/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menyebut pemerintah telah mencatat sejumlah capaian strategis selama 19 bulan masa kepemimpinannya, khususnya di sektor pangan. Menurutnya, Indonesia kini berhasil mencapai swasembada untuk beberapa komoditas utama seperti beras dan jagung.

“Kita sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, terutama beras dan jagung. Untuk protein seperti telur dan ayam juga relatif aman. Sementara swasembada daging masih terus diupayakan dan ditargetkan dapat tercapai dalam empat hingga lima tahun ke depan,” kata Presiden.

Berdasarkan informasi dari setneg.go.id, Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan menjadi faktor penting di tengah situasi global yang dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai sektor strategis, termasuk pertahanan nasional, guna menjaga stabilitas dan melindungi kekayaan bangsa.

“Kita bersyukur Indonesia tidak terlibat konflik global, tetapi tetap harus waspada. Oleh sebab itu, kekuatan pertahanan perlu dibangun agar mampu menjaga aset dan kekayaan negara,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Kekayaan negara harus dikelola sendiri dan tidak boleh terus-menerus dipengaruhi kepentingan pihak tertentu maupun negara lain. Semua itu harus digunakan demi kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir kelompok,” tegasnya.

Presiden Prabowo turut mengingatkan kembali pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 lalu terkait besarnya potensi kekayaan Indonesia yang selama ini dinilai masih banyak mengalami kebocoran.

Menurut Presiden, pemerintah berkomitmen penuh untuk menghentikan kebocoran tersebut melalui berbagai langkah strategis dan pengawasan yang lebih ketat.

“Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi masih banyak yang bocor. Karena itu, saya bersama seluruh jajaran kabinet akan bekerja keras melakukan segala upaya yang diperlukan agar kekayaan rakyat tidak lagi terbuang sia-sia,” ujar Presiden.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut bertujuan agar hasil kekayaan bangsa dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kekayaan bangsa ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian kecil pihak saja,” pungkas Presiden.