Nasional
Puan Minta Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Kasus Keracunan
24 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Puan Minta Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Kasus Keracunan - ABBITV
Jakarta, ABBITV.com– Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah menuai sorotan setelah muncul kasus keracunan di sejumlah daerah.
Meski begitu, Puan menegaskan pihaknya tidak ingin ada saling menyalahkan.
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR pada Selasa (23/9).
Ia menyampaikan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dapur penyedia maupun sekolah penerima.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” ucapnya.
Puan juga menekankan pentingnya memastikan akar permasalahan.
“Sebenarnya, masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa,” imbuhnya.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan signifikan jumlah siswa yang keracunan akibat MBG.
Jika pada 14 September tercatat 5.360 kasus, maka per 21 September jumlahnya naik menjadi 6.452 kasus, atau bertambah 1.092 kasus dalam sepekan.
Lima provinsi tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi, yakni Jawa Barat sebanyak 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan penghentian program MBG sulit dilakukan karena sudah ditetapkan sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” katanya dalam rapat Komisi IX pada Senin (22/9).
Charles menambahkan, opsi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah menekan angka keracunan sembari program tetap berjalan.
← Home
← halaman sebelumnya
Meski begitu, Puan menegaskan pihaknya tidak ingin ada saling menyalahkan.
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR pada Selasa (23/9).
Ia menyampaikan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dapur penyedia maupun sekolah penerima.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” ucapnya.
Puan juga menekankan pentingnya memastikan akar permasalahan.
“Sebenarnya, masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa,” imbuhnya.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan signifikan jumlah siswa yang keracunan akibat MBG.
Jika pada 14 September tercatat 5.360 kasus, maka per 21 September jumlahnya naik menjadi 6.452 kasus, atau bertambah 1.092 kasus dalam sepekan.
Lima provinsi tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi, yakni Jawa Barat sebanyak 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan penghentian program MBG sulit dilakukan karena sudah ditetapkan sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” katanya dalam rapat Komisi IX pada Senin (22/9).
Charles menambahkan, opsi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah menekan angka keracunan sembari program tetap berjalan.
