Publik Mencium Isu Ketidakharmonisan di Internal Pemkot Bogor

Bogor, ABBITV.com – Pemerintah Kota Bogor tengah diterpa isu ketidakharmonisan antara Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin. Isu tersebut terus berkembang di tengah masyarakat, baik di ruang daring maupun luring. Di sisi lain, hasil survei terkait satu tahun kinerja pasangan kepala daerah itu menunjukkan tingkat kepuasan publik masih berada di bawah 50 persen.

Survei yang dirilis Lembaga Studi Visi Nusantara dilakukan pada 10–15 Februari 2026 melalui wawancara langsung terhadap 800 responden menggunakan metode cluster random sampling. Margin of error tercatat sebesar 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Vinus Forum.

Berdasarkan temuan survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan mencapai 48,53 persen, sementara 47,58 persen responden menyatakan tidak puas. Penilaian publik mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pemberantasan korupsi, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, pertanian, keamanan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi publik, tata kelola pemerintahan bersih, lingkungan hidup, kebudayaan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, hingga bidang sosial.

Pada sejumlah sektor, tingkat ketidakpuasan terlihat cukup dominan, terutama pada aspek tata kelola lingkungan serta beberapa indikator pelayanan publik. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Visi Nusantara, Yusfitriadi, menegaskan bahwa survei tersebut murni mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, bukan untuk menilai hubungan internal antara wali kota dan wakil wali kota.

“Survei ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap kinerja satu tahun pertama. Tidak ada indikator dalam instrumen kami yang mengukur hubungan personal maupun politik antara wali kota dan wakil wali kota,” ujarnya, dikutip dari iNewsBogor.id.

Ia menjelaskan bahwa isu mengenai “pecah kongsi” lebih banyak berkembang sebagai opini publik yang muncul dari dinamika politik, bukan berdasarkan temuan survei. Menurutnya, penting untuk membedakan antara data survei yang bersifat terukur dengan interpretasi yang berkembang di masyarakat.

Yusfitriadi juga menyebutkan bahwa tahun pertama pemerintahan umumnya merupakan fase konsolidasi sekaligus penataan arah kebijakan. Karena itu, fluktuasi persepsi publik dinilai sebagai hal yang wajar. Tingkat kepuasan 48,53 persen disebut sebagai ruang evaluasi bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan baru biasanya tinggi, sehingga kritik kerap muncul ketika dampak kebijakan belum dirasakan secara langsung. Pemerintah, menurutnya, perlu memperkuat komunikasi publik, mempercepat implementasi program prioritas, serta memastikan janji kampanye diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bogor terkait isu perpecahan antara kedua pimpinan daerah tersebut. Aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dilaporkan tetap berjalan normal.

LSVN menyatakan survei ini sebagai bentuk kontribusi akademik untuk mendorong transparansi sekaligus evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Dengan tingkat kepuasan yang masih berada di bawah 50 persen, pemerintahan Dedie–Jenal dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kinerja di sektor-sektor yang dinilai lemah, sekaligus menjaga soliditas kepemimpinan di tengah dinamika politik lokal.