Respon Kepolisian atas Kontroversi Aksi Mahasiswa Jaket Kuning di Mabes Polri

Jakarta, ABBITV.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa dari salah satu almamater di depan Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026), menuai sorotan publik setelah dinilai sejumlah pihak tidak mencerminkan etika penyampaian aspirasi.

Dalam sejumlah rekaman video yang beredar, terlihat seorang peserta aksi diduga melontarkan makian dan menunjuk aparat kepolisian yang sedang bertugas. Selain itu, terdapat pula dugaan tindakan tidak pantas dari salah satu peserta perempuan yang mencoret atribut jilbab yang dikenakan seorang anggota Polwan.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa institusi kepolisian tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus tetap dijalankan dengan tertib, santun, dan beretika.

“Personel kami di lapangan melayani kegiatan penyampaian pendapat secara humanis. Namun cara menyampaikan aspirasi juga harus menjaga etika serta menghormati pihak lain,” ujarnya.

Budi juga menjelaskan bahwa atribut yang digunakan anggota Polwan, termasuk penutup kepala, merupakan bagian dari kelengkapan seragam yang memiliki fungsi tertentu, sehingga tidak semestinya dijadikan objek ekspresi yang berpotensi menimbulkan provokasi atau menyinggung pihak tertentu.

Ia mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga adab dalam menyampaikan aspirasi agar tidak memicu ketegangan di lapangan maupun merendahkan martabat pihak lain.

Polda Metro Jaya juga mengajak semua pihak untuk menjaga suasana ruang publik tetap kondusif, terutama dalam situasi penyampaian pendapat yang melibatkan banyak massa. Aparat kepolisian, lanjutnya, tetap menjalankan tugas secara profesional dan terukur untuk memastikan keamanan serta ketertiban umum.

Selain itu, polisi meminta peserta aksi untuk mengedepankan dialog serta mematuhi aturan yang berlaku dalam pelaksanaan demonstrasi agar penyampaian aspirasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gesekan.

Peristiwa ini kembali memunculkan diskursus publik mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan etika dalam aksi demonstrasi. Di satu sisi, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Namun di sisi lain, para pengamat menilai kebebasan tersebut tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial agar tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan pihak lain.

Pengamat sosial menilai bahwa meningkatnya ketegangan dalam sejumlah aksi mahasiswa perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam hal pendidikan etika berdemokrasi. Ruang aspirasi publik seharusnya menjadi sarana dialog, bukan konfrontasi yang berpotensi memperkeruh situasi.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik menekankan pentingnya literasi digital di kalangan peserta aksi, mengingat banyaknya rekaman kejadian yang tersebar di media sosial dapat memperbesar dampak opini publik terhadap suatu peristiwa. Ia menilai, komunikasi yang lebih tertib dan berbasis data dapat membantu menjaga substansi tuntutan agar tidak tenggelam dalam kontroversi perilaku di lapangan.