Politik
RUU Perampasan Aset Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
10 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: RUU Perampasan Aset Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 - ABBITV
Jakarta, ABBITV.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diusulkan untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025.
Menurutnya, RUU tersebut akan diajukan sebagai usul inisiatif DPR.“Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang Kawasan Industri,” kata Bob Hasan dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).Bob menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan tetap menjadi inisiatif DPR dan saat ini sudah tidak ada lagi perdebatan terkait keberadaannya.
“Ya 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR ya.
Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk dalam 2025,” ujarnya.Selain itu, Bob juga merinci sejumlah usulan RUU untuk Prolegnas jangka menengah 2025–2029, termasuk RUU tentang Kepolisian Negara RI.
“Kami informasikan bahwa legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU tahun 2025–2029,” tutur Bob Hasan.Daftar usulan RUU Prolegnas jangka menengah 2025–2029 adalah sebagai berikut:1.
RUU tentang Kawasan Industri2.
RUU tentang Kamar Dagang Industri3.
RUU tentang Transportasi Online4.
RUU Patriot Bond<5.
RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia6.
RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Perlindungan Data Pribadi7.
RUU tentang Satu Data Indonesia8.
RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia9.
RUU tentang Pekerja Platform Indonesia10.
RUU tentang BUMDAdapun usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat antara DPR dan pemerintah yang digelar Selasa (9/9) sore, dengan melibatkan perwakilan DPD.
← Home
← halaman sebelumnya
Menurutnya, RUU tersebut akan diajukan sebagai usul inisiatif DPR.“Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang Kawasan Industri,” kata Bob Hasan dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).Bob menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan tetap menjadi inisiatif DPR dan saat ini sudah tidak ada lagi perdebatan terkait keberadaannya.
“Ya 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR ya.
Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk dalam 2025,” ujarnya.Selain itu, Bob juga merinci sejumlah usulan RUU untuk Prolegnas jangka menengah 2025–2029, termasuk RUU tentang Kepolisian Negara RI.
“Kami informasikan bahwa legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU tahun 2025–2029,” tutur Bob Hasan.Daftar usulan RUU Prolegnas jangka menengah 2025–2029 adalah sebagai berikut:1.
RUU tentang Kawasan Industri2.
RUU tentang Kamar Dagang Industri3.
RUU tentang Transportasi Online4.
RUU Patriot Bond<5.
RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia6.
RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Perlindungan Data Pribadi7.
RUU tentang Satu Data Indonesia8.
RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia9.
RUU tentang Pekerja Platform Indonesia10.
RUU tentang BUMDAdapun usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat antara DPR dan pemerintah yang digelar Selasa (9/9) sore, dengan melibatkan perwakilan DPD.
