Wamendagri Kunjungi Bogor, Percepat Eliminasi TBC 2026

Bogor, ABBITV.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mempercepat pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyebaran penyakit menular tersebut.

Permintaan itu disampaikan Wiyagus mewakili Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Gedung Serbaguna I Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (26/2/2026).

Ia menargetkan pembentukan Desa Siaga TBC di wilayah Kabupaten Bogor dapat diselesaikan pada semester pertama tahun 2026, mengingat tingginya angka kasus TBC di daerah tersebut yang disebut termasuk salah satu tertinggi secara nasional.

Wiyagus menegaskan bahwa penanganan TBC tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang lambat, karena penyakit tersebut memiliki tingkat penularan yang cepat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mempercepat pembentukan desa siaga di seluruh wilayah.

Dalam evaluasinya, ia juga menyoroti capaian pembentukan Desa Siaga TBC di Kabupaten Bogor yang masih berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diperbaiki melalui koordinasi lintas perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Ini menjadi PR kita bersama Pak Sekda ya, kemudian Pak Camat, Pak Kades yang belum ya. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri,” ujar Wiyagus.

Program Desa Siaga TBC sendiri merupakan inisiatif untuk memperkuat deteksi dini, edukasi masyarakat, serta penanganan kasus tuberkulosis di tingkat desa, dengan melibatkan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan di lapangan.

Pengamat kesehatan masyarakat menilai percepatan pembentukan desa siaga menjadi langkah penting dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Kabupaten Bogor. Pendekatan berbasis desa dianggap lebih efektif karena langsung menyasar masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gejala TBC, serta stigma sosial yang masih melekat pada penderita penyakit tersebut.

Selain itu, penguatan sistem pelaporan dan pendataan kasus juga dinilai menjadi faktor penting agar penanganan TBC dapat dilakukan secara lebih terukur dan tepat sasaran. Tanpa dukungan data yang akurat, program eliminasi TBC berisiko tidak berjalan optimal.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan puskesmas, kader kesehatan, dan perangkat desa, guna mempercepat pencapaian target eliminasi TBC nasional dalam beberapa tahun ke depan.