Nasional
Demo Tunjangan DPR Tuai Tarik Perhatian Dunia, Media Asing Terfokus Pada Ketimpangan Ekonomi Indonesia
29 Aug 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Demo Tunjangan DPR Tuai Tarik Perhatian Dunia, Media Asing Terfokus Pada Ketimpangan Ekonomi Indonesia - ABBITV
Jakarta, 29 Agustus 2025 – Gelombang aksi demonstrasi menentang kenaikan tunjangan anggota DPR RI menuai sorotan luas, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga dari media internasional.
Ribuan buruh, mahasiswa, hingga aktivis turun ke jalan menolak kebijakan pemberian tunjangan perumahan DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi rakyat yang masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta gelombang PHK di sektor industri.
Media asing menyoroti aksi ini sebagai cerminan ketimpangan sosial yang semakin tajam di Indonesia.
The Straits Times menulis bahwa protes dipicu kesenjangan mencolok, di mana tunjangan DPR hampir sepuluh kali lipat UMP Jakarta.
New Straits Times Malaysia menambahkan bahwa desakan buruh terkait perbaikan kesejahteraan semakin menguat setelah DPR dianggap abai pada penderitaan rakyat.
Sementara itu, NHK Jepang melaporkan ricuhnya aksi di depan gedung parlemen, ketika aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon.
Dari Timur Tengah, Press TV Iran dan Anadolu Agency Turki menyoroti bahwa protes ini menunjukkan jurang besar antara elite politik dan masyarakat biasa.
Akademisi dari UGM menilai kebijakan DPR tersebut mencerminkan krisis empati dan ketiadaan “sense of crisis”.
Dengan gaji total yang bisa mencapai Rp 104 juta per bulan, penghasilan anggota DPR kini diperkirakan 35 kali lipat lebih besar dari rata-rata buruh yang hanya menerima Rp 3–5 juta.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bahkan menyebut perbandingan itu “bagai bumi dan langit”, terutama ketika buruh hanya menuntut kenaikan upah sekitar Rp 200 ribu, jauh dari angka fantastis yang dinikmati anggota dewan.
Sorotan media global ini menunjukkan bahwa isu tunjangan DPR tidak lagi sebatas polemik domestik, melainkan menjadi gambaran ketidakpuasan publik terhadap ketimpangan struktural di Indonesia.
Tekanan dari masyarakat sipil dan pandangan dunia internasional diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan parlemen untuk meninjau ulang kebijakan, sekaligus membangun kepekaan sosial demi meredam gejolak yang lebih besar.
← Home
← halaman sebelumnya
Ribuan buruh, mahasiswa, hingga aktivis turun ke jalan menolak kebijakan pemberian tunjangan perumahan DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi rakyat yang masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta gelombang PHK di sektor industri.
Media asing menyoroti aksi ini sebagai cerminan ketimpangan sosial yang semakin tajam di Indonesia.
The Straits Times menulis bahwa protes dipicu kesenjangan mencolok, di mana tunjangan DPR hampir sepuluh kali lipat UMP Jakarta.
New Straits Times Malaysia menambahkan bahwa desakan buruh terkait perbaikan kesejahteraan semakin menguat setelah DPR dianggap abai pada penderitaan rakyat.
Sementara itu, NHK Jepang melaporkan ricuhnya aksi di depan gedung parlemen, ketika aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon.
Dari Timur Tengah, Press TV Iran dan Anadolu Agency Turki menyoroti bahwa protes ini menunjukkan jurang besar antara elite politik dan masyarakat biasa.
Akademisi dari UGM menilai kebijakan DPR tersebut mencerminkan krisis empati dan ketiadaan “sense of crisis”.
Dengan gaji total yang bisa mencapai Rp 104 juta per bulan, penghasilan anggota DPR kini diperkirakan 35 kali lipat lebih besar dari rata-rata buruh yang hanya menerima Rp 3–5 juta.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bahkan menyebut perbandingan itu “bagai bumi dan langit”, terutama ketika buruh hanya menuntut kenaikan upah sekitar Rp 200 ribu, jauh dari angka fantastis yang dinikmati anggota dewan.
Sorotan media global ini menunjukkan bahwa isu tunjangan DPR tidak lagi sebatas polemik domestik, melainkan menjadi gambaran ketidakpuasan publik terhadap ketimpangan struktural di Indonesia.
Tekanan dari masyarakat sipil dan pandangan dunia internasional diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan parlemen untuk meninjau ulang kebijakan, sekaligus membangun kepekaan sosial demi meredam gejolak yang lebih besar.
