Nasional
.jpeg)
Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah Jaga Soliditas Institusi, Tak Asal Bongkar Struktur
15 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah Jaga Soliditas Institusi, Tak Asal Bongkar Struktur - ABBITV
Jakarta — Muhammadiyah menyerukan agar pemerintah menjaga soliditas antar institusi negara dan tidak sembarangan melakukan pembongkaran struktur hanya sebagai respons atas wacana reformasi kepolisian pasca demonstrasi 25–29 Agustus.
"Jangan setiap ada kasus terus muncul ide membongkar stuktur.
Bahwa harus ada yang dibenahi itu lebih pada fungsinya, lebih baik semua dikonsolidasikan, tidak asal membongkar struktur yang sudah ada," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir, dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
"Selanjutnya tinggal dikawal hukum positifnya seperti apa.
Bersamaan dengan itu kerusuhan yang terjadi di luar demonstrasi damai, seperti di Makassar yang menewaskan 4 korban jiwa, perusakan fasilitas publik dan penjarahan, perlu juga diusut tuntas pelakunya," imbuh Haedar.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, menekankan bahwa yang paling diperlukan adalah konsolidasi fungsi dan evaluasi kinerja institusi terkait, bukan sekadar merombak struktur yang sudah ada. Ia menyebut bahwa tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melanggar telah dilakukan, lengkap dengan sanksi disiplin.
"Coba kita lihat di Nepal, akibat demontrasi yang tidak ditangani secara bijak, justru malah menghancurkan negara, saya pikir saat ini yang terpenting justru soliditas antar para pimpinan institusi negara dalam komando Presiden Prabowo Subianto, jangan malah di pecah belah, berbahaya," pungkasnya.
Haedar juga menyayangkan kerusuhan yang menyertai aksi damai di berbagai wilayah — seperti di Makassar — yang menyebabkan korban jiwa, perusakan fasilitas publik, dan aksi penjarahan. Menurutnya, semua pihak harus menjalankan introspeksi terhadap fungsi kelembagaan, agar seruan demo dapat direspons lewat perbaikan sistem yang menyeluruh.
Ia memperingatkan bahwa jika institusi-institusi diperlakukan secara fragmentaris, justru bisa mengancam koherensi pemerintahan dan potensi kehancuran struktural, merujuk pada situasi di negara-negara lain seperti Nepal. Pemerintah diminta mencermati tuntutan demonstrasi dengan kepala dingin, agar reformasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan disintegrasi.
← Home
← halaman sebelumnya
"Jangan setiap ada kasus terus muncul ide membongkar stuktur.
Bahwa harus ada yang dibenahi itu lebih pada fungsinya, lebih baik semua dikonsolidasikan, tidak asal membongkar struktur yang sudah ada," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir, dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
"Selanjutnya tinggal dikawal hukum positifnya seperti apa.
Bersamaan dengan itu kerusuhan yang terjadi di luar demonstrasi damai, seperti di Makassar yang menewaskan 4 korban jiwa, perusakan fasilitas publik dan penjarahan, perlu juga diusut tuntas pelakunya," imbuh Haedar.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, menekankan bahwa yang paling diperlukan adalah konsolidasi fungsi dan evaluasi kinerja institusi terkait, bukan sekadar merombak struktur yang sudah ada. Ia menyebut bahwa tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melanggar telah dilakukan, lengkap dengan sanksi disiplin.
"Coba kita lihat di Nepal, akibat demontrasi yang tidak ditangani secara bijak, justru malah menghancurkan negara, saya pikir saat ini yang terpenting justru soliditas antar para pimpinan institusi negara dalam komando Presiden Prabowo Subianto, jangan malah di pecah belah, berbahaya," pungkasnya.
Haedar juga menyayangkan kerusuhan yang menyertai aksi damai di berbagai wilayah — seperti di Makassar — yang menyebabkan korban jiwa, perusakan fasilitas publik, dan aksi penjarahan. Menurutnya, semua pihak harus menjalankan introspeksi terhadap fungsi kelembagaan, agar seruan demo dapat direspons lewat perbaikan sistem yang menyeluruh.
Ia memperingatkan bahwa jika institusi-institusi diperlakukan secara fragmentaris, justru bisa mengancam koherensi pemerintahan dan potensi kehancuran struktural, merujuk pada situasi di negara-negara lain seperti Nepal. Pemerintah diminta mencermati tuntutan demonstrasi dengan kepala dingin, agar reformasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan disintegrasi.
