Nasional
Pemerintah Dorong SPBU Swasta Gandeng Pertamina Atasi Kelangkaan BBM
17 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Pemerintah Dorong SPBU Swasta Gandeng Pertamina Atasi Kelangkaan BBM - ABBITV
Jakarta, ABBITV.com — Kelangkaan BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU swasta wilayah Jabodetabek kembali menuai sorotan.
Beberapa jenis bensin seperti RON 90, RON 92, hingga Ultimate dilaporkan kosong, bahkan ada karyawan yang dirumahkan akibat tersendatnya pasokan.
Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah serius, termasuk opsi impor tambahan serta penyaluran distribusi melalui satu pintu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan negara wajib memegang kendali penuh atas sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia mendorong operator swasta untuk menjalin kerja sama dengan Pertamina demi menjaga ketersediaan pasokan.
“Kalau memang stok terbatas, silakan ambil dari Pertamina lewat skema business to business.
BBM ini kebutuhan vital, negara wajib mengontrol agar distribusi berjalan baik,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil juga membantah isu bahwa pemerintah membatasi impor bagi swasta.
Ia menegaskan kuota impor justru dinaikkan 10 persen dibandingkan 2024.
“Bila perusahaan tahun lalu mendapat alokasi 1 juta kiloliter, maka tahun ini mereka diizinkan mengimpor 1,1 juta kiloliter.
Jadi keliru kalau ada anggapan impor dibatasi.
Faktanya sudah kita tambah,” tegasnya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data kebutuhan SPBU swasta untuk diteruskan ke Pertamina.
Menurutnya, Pertamina akan menyesuaikan permintaan dengan stok yang tersedia dan bila diperlukan impor tambahan akan dilakukan.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik.
“Kami selalu menjalankan instruksi pemerintah dan berupaya menjaga suplai tetap aman,” ujarnya, dilansir CNBC Indonesia, Rabu (3/9/2025).
Meski langkah antisipasi telah ditempuh, Bahlil menekankan kolaborasi dengan Pertamina merupakan solusi tercepat dan paling realistis.
Pemerintah juga menyiapkan tim khusus untuk mengawasi distribusi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
← Home
← halaman sebelumnya
Beberapa jenis bensin seperti RON 90, RON 92, hingga Ultimate dilaporkan kosong, bahkan ada karyawan yang dirumahkan akibat tersendatnya pasokan.
Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah serius, termasuk opsi impor tambahan serta penyaluran distribusi melalui satu pintu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan negara wajib memegang kendali penuh atas sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia mendorong operator swasta untuk menjalin kerja sama dengan Pertamina demi menjaga ketersediaan pasokan.
“Kalau memang stok terbatas, silakan ambil dari Pertamina lewat skema business to business.
BBM ini kebutuhan vital, negara wajib mengontrol agar distribusi berjalan baik,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil juga membantah isu bahwa pemerintah membatasi impor bagi swasta.
Ia menegaskan kuota impor justru dinaikkan 10 persen dibandingkan 2024.
“Bila perusahaan tahun lalu mendapat alokasi 1 juta kiloliter, maka tahun ini mereka diizinkan mengimpor 1,1 juta kiloliter.
Jadi keliru kalau ada anggapan impor dibatasi.
Faktanya sudah kita tambah,” tegasnya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data kebutuhan SPBU swasta untuk diteruskan ke Pertamina.
Menurutnya, Pertamina akan menyesuaikan permintaan dengan stok yang tersedia dan bila diperlukan impor tambahan akan dilakukan.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik.
“Kami selalu menjalankan instruksi pemerintah dan berupaya menjaga suplai tetap aman,” ujarnya, dilansir CNBC Indonesia, Rabu (3/9/2025).
Meski langkah antisipasi telah ditempuh, Bahlil menekankan kolaborasi dengan Pertamina merupakan solusi tercepat dan paling realistis.
Pemerintah juga menyiapkan tim khusus untuk mengawasi distribusi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
