Institusi
Presiden Buruh Serukan Unjuk Rasa Damai Tanpa Kekerasan
15 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Presiden Buruh Serukan Unjuk Rasa Damai Tanpa Kekerasan - ABBITV
Jakarta — Serikat buruh di Indonesia mendesak agar setiap aksi unjuk rasa dilaksanakan secara damai dan bebas dari kekerasan.
Dua pemimpin buruh nasional menegaskan bahwa menyuarakan aspirasi lewat aksi massa adalah hak konstitusional, namun pelaksanaannya harus tetap menghormati aturan hukum dan keselamatan publik.
"Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya.
Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," kata Andi Gani, di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
“Kita memahami keresahan pekerja, namun demonstrasi yang rusuh tidak membantu tuntutan kita,” ujar salah seorang presiden buruh.
Mereka menginstruksikan para anggota dan pendukungnya untuk menjaga ketertiban, mematuhi perizinan demonstrasi, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dengan aparat atau masyarakat.
Supremasi sipil merupakan konsep fundamental yang menegaskan kekuasaan tertinggi dipegang pemimpin sipil terpilih, sedangkan militer bertindak sebagai alat pertahanan yang tunduk pada kebijakan sipil.
Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan sikapnya menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
"Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan," tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan.
Seruan ini muncul di tengah meningkatnya rangkaian aksi demonstrasi di beberapa daerah, menyusul isu seperti upah, kesejahteraan sosial, dan kondisi kerja.
Para buruh menekankan bahwa suara mereka akan lebih kuat dan didengar jika disampaikan secara terorganisir, solutif, dan damai.
Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik.
"Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian," ujarnya.
Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri.
← Home
← halaman sebelumnya
Dua pemimpin buruh nasional menegaskan bahwa menyuarakan aspirasi lewat aksi massa adalah hak konstitusional, namun pelaksanaannya harus tetap menghormati aturan hukum dan keselamatan publik.
"Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya.
Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," kata Andi Gani, di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
“Kita memahami keresahan pekerja, namun demonstrasi yang rusuh tidak membantu tuntutan kita,” ujar salah seorang presiden buruh.
Mereka menginstruksikan para anggota dan pendukungnya untuk menjaga ketertiban, mematuhi perizinan demonstrasi, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dengan aparat atau masyarakat.
Supremasi sipil merupakan konsep fundamental yang menegaskan kekuasaan tertinggi dipegang pemimpin sipil terpilih, sedangkan militer bertindak sebagai alat pertahanan yang tunduk pada kebijakan sipil.
Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan sikapnya menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
"Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan," tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan.
Seruan ini muncul di tengah meningkatnya rangkaian aksi demonstrasi di beberapa daerah, menyusul isu seperti upah, kesejahteraan sosial, dan kondisi kerja.
Para buruh menekankan bahwa suara mereka akan lebih kuat dan didengar jika disampaikan secara terorganisir, solutif, dan damai.
Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik.
"Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian," ujarnya.
Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri.
