Nasional
DPR Dorong Percepatan Evakuasi dan Relokasi Warga di Lokasi Longsor Cilacap–Banjarnegara
20 Nov 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: DPR Dorong Percepatan Evakuasi dan Relokasi Warga di Lokasi Longsor Cilacap–Banjarnegara - ABBITV
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah mempercepat upaya penyelamatan dan penanganan korban bencana longsor yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara.
Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan pada Rabu (19/11/2025), menegaskan bahwa negara harus hadir secara penuh dalam kondisi darurat.
“Saya ikut berduka cita mendalam atas bencana tanah longsor yang melanda Cilacap dan Banjarnegara.
Korban, baik yang meninggal, hilang, maupun pengungsi, adalah saudara kita semua dan negara wajib hadir untuk memberikan pertolongan dan perlindungan maksimal,” ujar Singgih.
Ia meminta percepatan evakuasi dengan kelengkapan alat berat, tim SAR, dan logistik di lokasi bencana.
“Segera percepat proses evakuasi dan penanganan darurat.
Dalam kondisi kritis seperti sekarang, alat berat, tim SAR, dan logistik harus tersedia sepenuhnya di lokasi,” tambahnya.
Singgih menekankan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada fase darurat.
Berdasarkan catatannya, wilayah Cilacap dan Banjarnegara telah masuk kategori kawasan risiko longsor tinggi selama satu dekade terakhir.
“Ini menunjukkan perlunya upaya mitigasi bencana yang lebih berkelanjutan, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi,” ucapnya.
Ia mengusulkan pemerintah daerah, BNPB, dan instansi terkait memperkuat mitigasi melalui pemetaan kawasan rawan, penguatan struktur tanah, serta sistem peringatan dini.
“Pemerintah daerah bersama BNPB dan instansi terkait harus melakukan pemetaan kawasan rawan longsor, memperkuat struktur tanah yang labil, dan mengembangkan sistem peringatan dini.
Kita butuh investasi mitigasi yang nyata agar tragedi serupa tak terus terulang,” katanya.
Relokasi penduduk yang tinggal di zona merah juga dinilai perlu dilakukan demi keselamatan.
“Jika sebuah permukiman berada di area yang sangat rawan longsor, maka perlu dipertimbangkan relokasi penduduk secara terencana.
Relokasi bukanlah solusi mudah, tetapi demi keselamatan warga, ini bisa menjadi langkah wajib,” ujar Singgih.
Ia menambahkan bahwa masyarakat harus dibekali kemampuan mengenali tanda pergerakan tanah, memahami jalur evakuasi, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah pusat dan daerah pun diminta mengalokasikan anggaran khusus mitigasi, termasuk penanaman pohon dan stabilisasi lereng.
Singgih berharap seluruh korban yang hilang dapat segera ditemukan dan warga terdampak mendapatkan bantuan cepat.
Komisi VIII DPR disebutnya akan mendorong kebijakan mitigasi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.
Sementara itu, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari menyampaikan perkembangan terbaru.
Hingga Selasa (18/11), terdapat 18 korban meninggal yang ditemukan di Cilacap dan masih ada lima warga yang belum ditemukan.
Di Banjarnegara, proses pencarian 26 korban hilang belum membuahkan hasil karena pergerakan tanah yang masih membahayakan.
“Untuk Cilacap per sore ini sudah 18 jasad korban yang ditemukan, sehingga sisa pencarian itu lima orang,” kata Abdul.“Untuk Banjarnegara masih tetap korban meninggal yang sudah ditemukan dua, sisa pencarian korban hilang itu 26,” tambahnya.
← Home
← halaman sebelumnya
Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan pada Rabu (19/11/2025), menegaskan bahwa negara harus hadir secara penuh dalam kondisi darurat.
“Saya ikut berduka cita mendalam atas bencana tanah longsor yang melanda Cilacap dan Banjarnegara.
Korban, baik yang meninggal, hilang, maupun pengungsi, adalah saudara kita semua dan negara wajib hadir untuk memberikan pertolongan dan perlindungan maksimal,” ujar Singgih.
Ia meminta percepatan evakuasi dengan kelengkapan alat berat, tim SAR, dan logistik di lokasi bencana.
“Segera percepat proses evakuasi dan penanganan darurat.
Dalam kondisi kritis seperti sekarang, alat berat, tim SAR, dan logistik harus tersedia sepenuhnya di lokasi,” tambahnya.
Singgih menekankan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada fase darurat.
Berdasarkan catatannya, wilayah Cilacap dan Banjarnegara telah masuk kategori kawasan risiko longsor tinggi selama satu dekade terakhir.
“Ini menunjukkan perlunya upaya mitigasi bencana yang lebih berkelanjutan, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi,” ucapnya.
Ia mengusulkan pemerintah daerah, BNPB, dan instansi terkait memperkuat mitigasi melalui pemetaan kawasan rawan, penguatan struktur tanah, serta sistem peringatan dini.
“Pemerintah daerah bersama BNPB dan instansi terkait harus melakukan pemetaan kawasan rawan longsor, memperkuat struktur tanah yang labil, dan mengembangkan sistem peringatan dini.
Kita butuh investasi mitigasi yang nyata agar tragedi serupa tak terus terulang,” katanya.
Relokasi penduduk yang tinggal di zona merah juga dinilai perlu dilakukan demi keselamatan.
“Jika sebuah permukiman berada di area yang sangat rawan longsor, maka perlu dipertimbangkan relokasi penduduk secara terencana.
Relokasi bukanlah solusi mudah, tetapi demi keselamatan warga, ini bisa menjadi langkah wajib,” ujar Singgih.
Ia menambahkan bahwa masyarakat harus dibekali kemampuan mengenali tanda pergerakan tanah, memahami jalur evakuasi, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah pusat dan daerah pun diminta mengalokasikan anggaran khusus mitigasi, termasuk penanaman pohon dan stabilisasi lereng.
Singgih berharap seluruh korban yang hilang dapat segera ditemukan dan warga terdampak mendapatkan bantuan cepat.
Komisi VIII DPR disebutnya akan mendorong kebijakan mitigasi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.
Sementara itu, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari menyampaikan perkembangan terbaru.
Hingga Selasa (18/11), terdapat 18 korban meninggal yang ditemukan di Cilacap dan masih ada lima warga yang belum ditemukan.
Di Banjarnegara, proses pencarian 26 korban hilang belum membuahkan hasil karena pergerakan tanah yang masih membahayakan.
“Untuk Cilacap per sore ini sudah 18 jasad korban yang ditemukan, sehingga sisa pencarian itu lima orang,” kata Abdul.“Untuk Banjarnegara masih tetap korban meninggal yang sudah ditemukan dua, sisa pencarian korban hilang itu 26,” tambahnya.
