Nasional
Khawatir Terulang, DPR Soroti BGN yang Kembalikan Anggaran Rp70 Triliun ke Presiden Prabowo
15 Oct 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Khawatir Terulang, DPR Soroti BGN yang Kembalikan Anggaran Rp70 Triliun ke Presiden Prabowo - ABBITV
Jakarta, ABBITV.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena tidak mampu menyerapnya hingga akhir tahun ini.
Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran dari Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago, bahwa hal serupa dapat terulang pada tahun 2026.
Irma menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dadan bukanlah sesuatu yang istimewa.
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap memang otomatis akan kembali ke pemerintah pada akhir Oktober 2025.
"Sebetulnya jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka anggaran Rp70 T itu akan menjadi SILPA (sisa pagu anggaran) dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah (Menkeu) karena tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian dan program lain.
Sisa waktu kerja kan cuma tinggal 1 bulan dan Desember sudah tutup buku," ujar Irma saat dihubungi pada Rabu (15/10/2025).
Meski demikian, Irma menyatakan kekhawatirannya terhadap pengelolaan anggaran BGN di tahun 2026 yang jumlahnya akan lebih besar.
"Duh gimana ya, mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai anggaran bisa terserap dengan baik, karena sebagaimana hasil RDP awal bulan Oktober, anggaran MBG hanya sebesar Rp268 T, ternyata kembali ada anggaran cadangan sebesar Rp69 T, khawatir saja anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat evaluasi masih terus berjalan," katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun.
Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam kegiatan konsolidasi regional peningkatan tata kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten pada Selasa (14/10).
← Home
← halaman sebelumnya
Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran dari Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago, bahwa hal serupa dapat terulang pada tahun 2026.
Irma menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dadan bukanlah sesuatu yang istimewa.
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap memang otomatis akan kembali ke pemerintah pada akhir Oktober 2025.
"Sebetulnya jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka anggaran Rp70 T itu akan menjadi SILPA (sisa pagu anggaran) dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah (Menkeu) karena tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian dan program lain.
Sisa waktu kerja kan cuma tinggal 1 bulan dan Desember sudah tutup buku," ujar Irma saat dihubungi pada Rabu (15/10/2025).
Meski demikian, Irma menyatakan kekhawatirannya terhadap pengelolaan anggaran BGN di tahun 2026 yang jumlahnya akan lebih besar.
"Duh gimana ya, mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai anggaran bisa terserap dengan baik, karena sebagaimana hasil RDP awal bulan Oktober, anggaran MBG hanya sebesar Rp268 T, ternyata kembali ada anggaran cadangan sebesar Rp69 T, khawatir saja anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat evaluasi masih terus berjalan," katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun.
Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam kegiatan konsolidasi regional peningkatan tata kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten pada Selasa (14/10).
