Nasional
Menkeu Purbaya Tanggapi Bantahan Gubernur Jabar Soal Dana Rp4,1 Triliun yang Mengendap di Bank
22 Oct 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Menkeu Purbaya Tanggapi Bantahan Gubernur Jabar Soal Dana Rp4,1 Triliun yang Mengendap di Bank - ABBITV
Jakarta, ABBITV.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membantah adanya dana mengendap sebesar Rp4,1 triliun di bank daerahnya.
Purbaya menjelaskan bahwa data tersebut bersumber dari pantauan Bank Indonesia (BI) per September 2025.
“Tanya aja ke Bank Central, itu kan data dari sana.
Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia.
Itu kan dari laporan perbankan, data Pemda,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya pada Selasa (21/10).
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut secara spesifik nama daerah tertentu, termasuk Jawa Barat, dalam penyampaian data tersebut.
“Saya nggak pernah describe data Jabar kan.
Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan tidak memiliki rencana untuk berkoordinasi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi terkait hal ini.
Ia menilai verifikasi data keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar.
Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri.
Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali.
Itu seperti itu datanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya membantah adanya dana Pemda Jabar sebesar Rp4,1 triliun yang diendapkan di bank sebagaimana dipaparkan oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10).
“Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya.
Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada,” kata Dedi.
Ia bahkan menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila benar ada dana sebesar itu yang diendapkan.
“Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada.
Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa Barat ditambahin dana transfer-nya,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi mengakui adanya dana Pemda Jabar sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.
Namun, dana tersebut bukan merupakan simpanan pasif, melainkan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembayaran proyek pembangunan daerah.
“Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak lah,” tegasnya.
← Home
← halaman sebelumnya
Purbaya menjelaskan bahwa data tersebut bersumber dari pantauan Bank Indonesia (BI) per September 2025.
“Tanya aja ke Bank Central, itu kan data dari sana.
Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia.
Itu kan dari laporan perbankan, data Pemda,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya pada Selasa (21/10).
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut secara spesifik nama daerah tertentu, termasuk Jawa Barat, dalam penyampaian data tersebut.
“Saya nggak pernah describe data Jabar kan.
Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan tidak memiliki rencana untuk berkoordinasi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi terkait hal ini.
Ia menilai verifikasi data keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar.
Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri.
Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali.
Itu seperti itu datanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya membantah adanya dana Pemda Jabar sebesar Rp4,1 triliun yang diendapkan di bank sebagaimana dipaparkan oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10).
“Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya.
Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada,” kata Dedi.
Ia bahkan menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila benar ada dana sebesar itu yang diendapkan.
“Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada.
Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa Barat ditambahin dana transfer-nya,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi mengakui adanya dana Pemda Jabar sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.
Namun, dana tersebut bukan merupakan simpanan pasif, melainkan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembayaran proyek pembangunan daerah.
“Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak lah,” tegasnya.
