Presiden Sampaikan Keterangan Pers Usai Rapat dengan Pimpinan Lembaga Negara

Jakarta, ABBITV.com - (Minggu 31 Agustus 2025) Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan pers usai rapat bersama Ketua Umum Partai Politik dari dalam maupun luar koalisi, Ketua DPR RI, dan Ketua MPR RI.

Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta maupun sejumlah kota lain di Indonesia.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Presiden.
Kepada aparat kepolisian yang diduga melakukan kesalahan, Presiden menekankan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan.

“Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” kata Presiden.
Terkait dinamika politik, Presiden menyebut telah menerima laporan dari para Ketua Umum Partai Politik mengenai langkah tegas yang diambil terhadap anggota DPR.

“Terhitung 1 September 2025, terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru, keanggotaannya akan dicabut,” jelas Presiden.
Selain itu, pimpinan DPR juga menyampaikan rencana pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah Presiden.

Presiden menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Ia menyatakan, “Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir melindungi rakyatnya.”
Kepada aparat, Presiden memberikan arahan jelas.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,” tegasnya.

Presiden juga menambahkan, “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.”
Lebih lanjut, Presiden memastikan bahwa aspirasi murni masyarakat tetap akan didengar.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai.

Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” katanya.

Presiden juga meminta DPR untuk segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa dalam rangka berdialog.

“Mereka pun sekarang sudah akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ungkap Presiden.
Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden meminta agar masukan dan koreksi dari masyarakat dapat diterima secara langsung.

Ia menekankan, “Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah, untuk tenang.

Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal.”
Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga persatuan nasional.

“Indonesia di ambang kebangkitan.

Jangan mau kita diadu domba.

Suarakan aspirasi dengan damai.

Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum.

Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” tutur Presiden.
Di akhir keterangan, Presiden menyampaikan pesan waspada terhadap campur tangan kelompok yang ingin mengacaukan bangsa.

“Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit.

Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong.

Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita.

Kita selalu diintervensi, jangan mau kita diadu domba,” pungkasnya.