Institusi
Supremasi Sipil Ala Buruh: Tolak Copot Kapolri, Hentikan Aksi TNI
23 Sep 2025 07:00 WIB
Dokumentasi: Supremasi Sipil Ala Buruh: Tolak Copot Kapolri, Hentikan Aksi TNI - ABBITV
Jakarta – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (22/9/2025).
Aksi ini menuntut penguatan supremasi sipil, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, serta penghapusan sistem kerja outsourcing dan upah murah.
Dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa para demonstran meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengabulkan tuntutan mereka.
Said menjelaskan bahwa supremasi sipil yang dimaksud adalah menjadikan Kepolisian sebagai alat keamanan negara, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai alat ketahanan negara.
“Supremasi sipil yang dimaksud Said yakni menjadikan Kepolisian menjadi alat keamanan dan tidak menggunakan TNI, melainkan menjadi alat ketahanan,” ujar Said Iqbal.
Selain itu, Said juga menekankan pentingnya reformasi Kepolisian yang menyasar pada sistem, perekrutan anggota, serta pengedepanan sisi humanis dalam pengamanan.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap pengamanan demo harus dilakukan oleh Kepolisian, bukan oleh TNI.
Aksi ini juga menyoroti isu-isu ketenagakerjaan, seperti upah murah dan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Buruh mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang outsourcing.
Demonstrasi ini merupakan bagian dari serangkaian aksi buruh yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan penguatan peran sipil dalam sistem keamanan negara.
← Home
← halaman sebelumnya
Aksi ini menuntut penguatan supremasi sipil, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, serta penghapusan sistem kerja outsourcing dan upah murah.
Dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa para demonstran meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengabulkan tuntutan mereka.
Said menjelaskan bahwa supremasi sipil yang dimaksud adalah menjadikan Kepolisian sebagai alat keamanan negara, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai alat ketahanan negara.
“Supremasi sipil yang dimaksud Said yakni menjadikan Kepolisian menjadi alat keamanan dan tidak menggunakan TNI, melainkan menjadi alat ketahanan,” ujar Said Iqbal.
Selain itu, Said juga menekankan pentingnya reformasi Kepolisian yang menyasar pada sistem, perekrutan anggota, serta pengedepanan sisi humanis dalam pengamanan.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap pengamanan demo harus dilakukan oleh Kepolisian, bukan oleh TNI.
Aksi ini juga menyoroti isu-isu ketenagakerjaan, seperti upah murah dan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Buruh mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang outsourcing.
Demonstrasi ini merupakan bagian dari serangkaian aksi buruh yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan penguatan peran sipil dalam sistem keamanan negara.
