Susunan Pejabat Badan Gizi Nasional Didominasi Militer Picu Kritik Publik

ABBITV.com — Susunan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan publik setelah mayoritas pos strategis ditempati oleh kalangan militer, baik TNI aktif maupun purnawirawan.

Netizen mempertanyakan absennya sosok ahli gizi profesional dalam jajaran pimpinan lembaga yang berfokus pada nutrisi dan kesehatan masyarakat tersebut.
Kehebohan muncul usai BGN mengumumkan susunan pejabat terbarunya.

Berdasarkan data di laman resmi bgn.go.id, sejumlah jabatan penting diisi oleh purnawirawan militer.

Posisi Wakil Kepala BGN dipegang Brigjen Pol Sony Sonjaya, Nanik S.

Deyang, dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Selain itu, Sekretaris Utama dijabat Brigjen (Purn) Sarwono, sedangkan Inspektur Utama diisi Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman.
Dalam jajaran deputi, Brigjen (Purn) Suardi Samiran dipercaya sebagai Deputi Penyediaan dan Penyaluran, sementara Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha menduduki posisi Deputi Pemantauan dan Pengawasan.

Adapun jabatan Kepala BGN dipegang Dadan Hindayana.

Fenomena ini memicu perdebatan publik di media sosial.

Banyak netizen menilai keberadaan ahli gizi sangat penting agar program yang dirancang BGN berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Mereka khawatir kebijakan gizi akan lebih banyak dipengaruhi pendekatan manajerial dan kedisiplinan militer, bukan kompetensi ilmiah di bidang nutrisi.
Pakar kesehatan dr.

Tan Shot Yen menegaskan perlunya kehadiran profesional gizi dalam struktur pimpinan.

“Kebijakan gizi harus ditopang oleh kompetensi ilmiah dan praktis ahli gizi, agar sasaran program nasional benar-benar tercapai,” ujarnya dalam wawancara dengan detikHealth pada Kamis (25 September 2025).

Publik juga membandingkan BGN dengan lembaga serupa di negara lain, yang umumnya dipimpin oleh tenaga profesional di bidang gizi atau kesehatan.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah manajemen berbasis disiplin militer dapat menggantikan pemahaman teknis nutrisi yang kompleks.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa penempatan pejabat di BGN mempertimbangkan pengalaman manajerial serta kemampuan koordinasi lintas instansi.

Namun, masyarakat menekankan bahwa kompetensi teknis di bidang gizi seharusnya menjadi prioritas utama.
Perdebatan ini menunjukkan meningkatnya sikap kritis publik terhadap latar belakang pejabat yang menduduki posisi strategis, terutama di lembaga yang langsung menyangkut kesehatan masyarakat.

Netizen berharap agar ke depan keputusan strategis di BGN lebih menekankan keahlian gizi, bukan sekadar pengalaman administratif maupun militer.