Tersangka Pemerkosa Siswi SMP Lolos Jadi TNI, Polisi Selidiki Gandeng Denpom

ABBITV.com - Seorang pemuda berinisial ADO, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang pelajar berinisial MFNL (16) di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan tetap lolos seleksi dan resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat (AD).

Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh orang tua korban pada 31 Agustus 2025, sehari setelah peristiwa yang diduga terjadi pada Sabtu (30/8/2025). Saat itu, korban yang baru lulus SMP datang ke sekolah untuk mengurus ijazah sekitar pukul 07.00 Wita.

Menurut keterangan ibu korban, Theresia Jawa Welan, saat itu pihak sekolah meminta agar pengambilan ijazah disertai wali atau saksi. ADO, yang merupakan alumni sekolah tersebut, kemudian mendekati korban dan menawarkan diri menjadi saksi.

“Dia bilang urus ijazah kah? Iya. Nona minta ADO jadi saksi ambil ijazah. Begitu juga ADO minta korban jadi saksi,” ujar Theresia.

Namun, karena menunggu lama, korban sempat pergi membeli makanan. Di lokasi tersebut, ADO disebut mengikuti korban dan membawanya ke rumah pelaku dengan alasan mencari tempat makan lain.

Setibanya di rumah, korban diduga mengalami kekerasan seksual. Korban sempat berusaha menolak dan meminta diantar pulang, namun pelaku memaksa korban masuk ke dalam kamar.

“Dia tarik sampai ke kamar, tutup jendela. Korban ketakutan. Pelaku kemudian memaksa dan melakukan tindakan hingga korban mengalami pendarahan,” kata Theresia.

Setelah kejadian, korban diantar pulang dan dalam beberapa hari berikutnya mengalami pendarahan berkepanjangan hingga sekitar tiga minggu, sehingga harus mendapatkan perawatan medis.

Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena menilai tidak ada hubungan sebelumnya antara korban dan pelaku. Kondisi korban juga disebut mengalami trauma psikologis hingga harus menjalani pendampingan dan istirahat dari sekolah.

Kasi Humas Polres Flores Timur, AKP Eliezer A Kalelado, membenarkan bahwa ADO telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 September 2025 setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan dua alat bukti yang cukup.

“Dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan ADO sebagai tersangka karena sudah terpenuhi dua alat bukti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tersangka telah dua kali dipanggil penyidik namun tidak pernah hadir tanpa keterangan. Akibatnya, penyidik kemudian memasukkan ADO ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 16 Oktober 2025.

Meski demikian, ADO disebut tetap mengikuti seleksi masuk TNI AD pada Oktober 2025 dan dinyatakan lulus hingga kemudian menjalani pendidikan militer. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia telah resmi dilantik sebagai prajurit TNI AD pada 4 Februari 2026.

Pihak kepolisian saat ini menyatakan akan berkoordinasi dengan Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI AD untuk menindaklanjuti status hukum yang bersangkutan, mengingat statusnya sebagai tersangka yang masih dalam daftar pencarian orang.

Pembahasan

Kasus ini menimbulkan sorotan publik terkait mekanisme verifikasi latar belakang calon prajurit dalam proses rekrutmen institusi negara. Publik mempertanyakan bagaimana seseorang yang telah berstatus DPO dalam kasus pidana berat dapat tetap lolos seleksi dan menjalani pendidikan militer.

Secara prosedural, proses rekrutmen aparat negara umumnya mensyaratkan pemeriksaan rekam jejak hukum, termasuk verifikasi kepolisian. Namun, kasus ini menunjukkan adanya potensi celah dalam sistem koordinasi antarinstansi yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Pendampingan hukum dan psikologis menjadi aspek krusial agar korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

Koordinasi antara kepolisian dan institusi militer yang kini dilakukan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Publik juga menunggu transparansi dari pihak terkait agar kasus ini tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen aparat negara.