Demonstrasi Women's March Jakarta, Koordinator : Ruang Hidup Kita Dirampas, Suara Kita Dibungkam

Jakarta, ABBITV.com - Ratusan peserta aksi Women's March Jakarta 2026 turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan perempuan dan kelompok rentan. Mulai dari penolakan pajak pembalut, tuntutan kesetaraan gender, kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga desakan penghentian kekerasan dan diskriminasi.

Aksi yang mengusung tema “Negara Menindas, Kita Lawan!” tersebut berlangsung di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Massa memulai long march dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), dengan membawa poster dan spanduk berisi sembilan tuntutan kepada pemerintah.

Salah satu isu yang paling disorot peserta adalah penolakan terhadap pengenaan pajak pembalut. Mereka menilai produk menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan yang seharusnya dapat diakses dengan harga terjangkau.

Salah satu peserta aksi, Alya (25), menegaskan bahwa kebutuhan biologis perempuan tidak seharusnya menjadi objek pembebanan pajak.

“Kita berusaha menyuarakan bahwa setop memajaki sesuatu yang sudah menjadi haknya, karena menstruasi bukan gaya hidup,” ujar Alya, dikutip dari detikcom.

Selain itu, peserta juga menyoroti keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yang dinilai belum mencerminkan kesetaraan.

Alya mendorong penerapan paritas gender dengan komposisi keterwakilan perempuan dan laki-laki masing-masing 50 persen.

“Harusnya ditetapkan paritas, di mana 50-50 antara kuota gender perempuan dan laki-laki, karena pemerintah saat ini tidak menerapkan kesetaraan,” tuturnya.

Tidak hanya persoalan hak perempuan, massa juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alya menilai anggaran program tersebut perlu dievaluasi dan dapat dialihkan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan pembangunan nasional.

“MBG juga sebaiknya disetop karena baru jalan dua tahun, sudah 50.000 korbannya keracunan, bukan bergizi lagi,” ucap Alya.

Ia juga berharap pemerintah lebih bijaksana dalam mengelola anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.

“Harapannya dana-dana atau pajak-pajak yang diperoleh dari rakyat bisa digunakan lebih bijaksana oleh pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Women's March Jakarta, Vivi, menyebut perjuangan pemenuhan hak perempuan masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kontrol terhadap tubuh perempuan, kemiskinan, perampasan ruang hidup, pembungkaman suara, hingga kriminalisasi identitas.

“Hak-hak perempuan khususnya memang selama ini harus kita perjuangkan oleh kita yang menolak dan diam ketika tubuh kita dikontrol, kehidupan kita dimiskinkan, ruang hidup kita dirampas, suara kita dibungkam, dan identitas kita dikriminalisasi,” kata Vivi

Menurut Vivi, keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi, lingkungan, kebebasan sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Keadilan gender tidak mungkin hadir tanpa adanya keadilan ekonomi, tanpa adanya keadilan ekologis, kebebasan sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.

Perjalanan massa menuju kawasan Patung Kuda sempat diwarnai ketegangan setelah barisan aparat kepolisian menghadang peserta di Jalan MH Thamrin.

Berdasarkan laporan Magdalene, massa sempat tertahan sekitar pukul 07.56 WIB. Setelah melalui negosiasi, peserta akhirnya dapat melanjutkan perjalanan sekitar pukul 08.20 WIB.

Salah satu peserta, Miranda Wiriadinata, menyampaikan bahwa massa berhasil melanjutkan perjalanan meskipun tidak dapat mencapai lokasi tepat di depan Istana Merdeka.

“Kami berhasil lanjut ke rute yang direncanakan, meskipun gak bisa sampe depan Istana Merdeka,” ujar Miranda

Peserta lainnya, Fauziah Liska, menyebut jumlah massa dalam aksi tahun ini merupakan yang terbesar menurut pengamatannya.

“Tahun ini massanya paling banyak. Kebanyakan peserta long march adalah individu yang tergerak akan permasalahan negara ini,” ungkap Fauziah kepada Harian Disway.

Sembilan Tuntutan Women's March Jakarta

Melalui manifesto aksi 2026, Women's March Jakarta membawa sembilan tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:

1. Menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal.
2. Menghapus kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis gender maupun identitas.
3. Menjamin hak atas tubuh, kesehatan, dan kehidupan bebas kekerasan.
4. Menghentikan kekerasan berbasis gender online, sensor, dan represi digital.
5. Menghadirkan legislasi berbasis HAM dengan melibatkan partisipasi publik.
6. Menghentikan militerisasi ruang sipil dan kriminalisasi pembela HAM.
7. Menghentikan kolonialisme di Tanah Papua serta pendekatan kekerasan terhadap masyarakat Papua.
8. Menjamin keadilan ekologis dan menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat.
9. Mengevaluasi kebijakan publik yang dinilai membahayakan masyarakat, termasuk program MBG.

Aksi tersebut menjadi ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mendesak pemenuhan hak perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan jaminan kebebasan sipil.